PAN: “Duri dalam Daging” di Pemerintahan Jokowi

Di Pilpres 2014, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan gagah mendukung Prabwo Subiyanto. Ibarat pertempuran di Padang Kurusetra antara Pandawa dan Kurawa, PAN dengan Amien Rais sebagai tokoh dibalik layar yang juga sering tampil di panggung politik sering melakukan manuver-manuver. Jika seworders mau mengibaratkan dia dengan tokoh pewayangan seperti Sangkuni atau Pandita Durna, atau dengan tokoh lain pilihan seworders, silahkan.

Dalam berbagai pernyataan, Amien Rais sering mengatakan bahwa Prabowo Subiyanto adalah tokoh seperti Bung Karno. Saya sendiri heran dan berdecak ckckck…. Dari mana Prabowo mirip Bung Karno? Dari sisi pemikiran tentang keindonesiaan, rasanya tidak. Dari sisi nasionalisme, juga tidak. Apakah cara berorasi Bung Karno dan Prabowo sama? Wow.. menurut saya juga tidak. Bagi saya, semua orasi Bung Karno sangan menarik dan berbobot. O.. mungkin karena sama-sama memakai songkok (pecis), maka Prabowo dinilai sama dengan Bung Karno. Kalau dari sisi ini boleh lah…. Di sisi lain, Amien Rais selalu menjelek-jelekkan Jokowi meski tanpa data yang valid.

Singkat cerita, Prabowo Subiyanto kalah. Partai Amanat Nasional sebagai pengusung Prabowo juga keok. PAN yang merupakan partai besutan Amien Rais rupanya belajar cara bermanuver dari “bapa partainya”, Amien Rais.

Karena berada di pihak yang kalah tidak mendapat apa-apa, akhirnya PAN merapat ke Jokowi. Saya membayangkan bagaimana sakit hati Prabowo Subiyanto dengan keputusan PAN itu. Ibarat pepatah,”Habis manis, sepah dibuang” itulah  hubungan PAN dengan Prabowo Subiyanto. Seperti anak muda yang sedang penuh emosi berpacaran. Ada kalanya penuh semangat, ada kalanya kehilangan semangat dan akhirnya putus. Itulah cairnya politik.

Sesaat setelah menyatakan bergabung dengan Jokowi atau berada di kubu pemerintah, ketua umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pidato seperti ini,“Hari ini saya didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai) Soetrisno Bachir datang dengan satu maksud dan tujuan yang jelas. Kami (PAN) sepakat dan bulat menyatakan bergabung (dengan pemerintah). Kalau sebelumnya kami tidak mendukung pemerintah, kini PAN bergabung untuk menyukseskan program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Itulah PAN, dari partai oposisi, masuk ke pemerintahan, namun hatinya masih berada di Prabowo Subiyanto dan partai oposisi lainnya. Sikap mereka tidak mendukung Undang-Undang Pemilu bersama Gerindra, PKS dan Demokrat menunjukkan bahwa PAN kembali melakukan manuver dengan mempertontonkan “akrobat” perlawanan pada pemerintah.

Di Senayan para politisi PAN melakukan perlawanan pada pemerintah, di istana ketua  umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan tetap mendukung pemerintah. Sementara itu di berbagai kesempatan, Amien Rais Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN sekaligus pendiri PAN selalu mengolok-olok pemerintahan Jokowi. Di mata Amien Rais, semua yang dilakukan pemerintah selalu salah.  Dia yang gagal nyapres itu selalu menjadi yang merendahkan pemerintahan yang ada.

Melihat manuver-manuver PAN yang demikian, pantasalah jika PAN disebut sebagai “duri dalam daging” di pemerintahan Jokowi.

“Duri dalam daging” merupakan pepatah yang bermakna: sesuatu yang selalu membuat hati menjadi tidak menyenangkan.

Agar sesuatu yang tidak menyenangkan itu hilang, maka duri dalam daging harus segera dibuang. Cara membuangnya adalah dengan mencabut duri itu agar tidak makin menimbulkan luka. Luka yang dibiarkan terus akan membusukkan daging.

Jokowi adalah  pemimpin yang cerdas dan tulus. Hari ini, Senin 24 Juli 2017 Jokowi mengumpulkan anggota DPR dan elite partai politik ke Istana Kepresidenan. Dari tokoh-tokoh itu tidak tampak anggota DPR dari PAN sebab memang PAN tidak diundang. Memang dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan khusus tentang loyalitas partai-partai pendukung pemerintah. Pertemuan itu membahas dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang sudah dikeluarkan pemerintah namun belum disetujui oleh parlemen. Dua Perppu yang dibahas adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Kepentingan Perpajakan. Selain itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Tidak diundangnya PAN dalam pembahasan dua Perppu itu paling tidak sudah menjadi sinyal bahwa Jokowi tidak mau ambil pusing lagi terhadap PAN. Dalam bahasa Jawa, Jokowi seolah hendak,”Wis lah, sak karepmu…” (Sudahlah, terserah kamu..). Ada atau tidak PAN di koalisi pemerintahan toh tidak memiliki dampak yang significant. Maka dari itu, kalau mau jadi oposisi jadilah oposisi yang konstruktif. Kalau mau ada di pemerintahan, jadilah pendukung yang setia. Jangan mau dapat jatah menteri di pemerintahan, namun hati, pikiran, semangat ada di partai opisisi. Kalau begitu namanya plin-plan, persis patih Sengkuni dalam dunia pewayangan.

PAN, “duri dalam daging” di pemerintahan Jokowi. Saya senang kalau “duri” itu dicabut agar tidak melukai. Saya senang juga karena Jokowi sedang menunjukkan keberaniannya mencabut “duri” itu dengan cara yang tepat.

Referensi:
https://www.cnnindonesia.com/politik/20150902133959-32-76148/pan-bergabung-dengan-pemerintah-jokowi/

Read More

SBY Dibayar Berapa oleh Freeport?

Kasus Freeport ternyata membuka banyak cerita baru. Sudirman Said kini sedang terpojok karena dianggap memberi janji manis kepada Freeport. Hal ini dikarenakan surat balasan 7 Oktober pada Freeport.

Terlepas dari banyaknya gonjang-ganjing dan serangan terhadap Sudirman Said karena nampak responsif menjawab surat hari itu juga, menjanjikan kepastian investasi dan seterusnya, saya lebih tertarik pada point naskah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dibuat pada 25 Juli 2014.

Perjanjian Freeport dengan pemeritah Indonesia tersebut telah dibuat pada saat SBY masih menjadi Presiden. Lebih tepatnya beberapa hari sebelum Pak Mantan lengser dari kursi Presiden. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa urgensinya sehingga MoU tersebut sangat perlu segera dibuat dan harus ditandatangani oleh SBY? Padahal beberapa hari lagi Presiden Jokowi yang akan menggantikan. Selain tidak etis, MoU ini tidak ada payung hukumnya karena perpanjangan Freeport baru bisa dibahas pada tahun 2019.

Sebagai rakyat awam, kita pun jadi bertanya-tanya, dibayar berapa SBY untuk menandatangain surat MoU tersebut? Sebab sudah bukan cerita baru kalau Freeport mondar-mandir mencari calo senayan untuk meyakinkan penguasa. Terakhir Setya Novanto ketua DPR RI terekam sedang melakukan negosiasi dengan Freeport dan meyakinkan bahwa dirinya bisa menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak. Pertanyaannya pun bertambah, siapa calo senayan yang saat itu mengubungkan SBY dan Freeport? Apakah Setya Novanto juga? ketum Demokrat? Atau malah orang paling dekat dengan SBY, yakni Ibas, anak kandung yang sekaligus politisi Partai Demokrat.

Dapat dimaklumi jika kini Freeport seperti terus menagih MoU yang sudah dibuat namun belum juga ada kepastian perpanjangan kontrak. Sehingga sampailah mereka ke Setya Novanto yang mengaku bisa menyelesaikan permasalahan mereka.

Apa yang dilakukan Menteri Sudirman Said sebenarnya hanya untuk menenangkan Freeport. Sebab andai dijawab secara tegas bahwa MoU tidak ada payung hukumnya dan juga ditandatangani oleh Presiden sebelumnya, maka Freeport akan semakin tidak tenang dan bergerilya mencari celah.

“You are dealing with different kind of government!” Begitu ucap Menteri Sudirman Said saat bertemu pihak Freeport dan meminta agar mereka tidak menekan atau keliling mencari dukungan politik.

Namun ternyata di balik semua itu (kengototan Freeport) ada calo senayan Setya Novanto yang ‘menjanjikan’ bisa memperpanjang kontrak Freeport sebelum 2019. Di sinilah pihak Freeport bingung sekaligus berharap. Tapi setelah beberapa kali pertemuan mungkin Freeport merasa kurang nyaman, maka muncullah inisiatif merekam pembicaraan mereka.

Bagaimanapun itu hanya prediksi yang masih bisa salah. Tapi yang pasti tidak salah adalah MoU kesepakatan Indonesia dan Freeport yang ditanda tangani oleh SBY, beberapa hari sebelum dirinya lengser.

Selain pertanyaan apakah urgensi pemerintah SBY sehingga mau membahas MoU di akhir rezimnya, atau SBY dibayar berapa supaya mau tanda tangan? Apakah ada calo senayan juga? Saya juga jadi berpikir bahwa ini ada kaitannya dengan prediksi kepemimpinan Presiden Jokowi tak akan sampai setahun.

Harus diakui bahwa banyak pihak yang merasa sakit hati dengan terpilihnya Jokowi menjadi Presiden. Maka sungguh sebuah kebetulan yang sangat luar biasa jika SBY yang selama ini kurang akur dengan PDIP dan Megawati nampak membuat jebakan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Mengapa saya berpikir seperti ini? Karena tidak ada satupun alasan yang bisa menjawab apa urgensinya sehingga MoU disepakati beberapa hari sebelum SBY lengser.

Jadi maklum saja kalau banyak paranormal jadi-jadian atau pengamat abal-abal yang begitu percaya diri bahwa Presiden Jokowi tak akan bertahan setahun. Lihatlah betapa liciknya para mafia dan politisi pengecut di bawah rezim SBY.

Untungnya Tuhan tidak tidur, sehingga rencana mereka berantakan dan kini kita hanya menghadapi kisruh kecil dengan judul “Papa Setya Minta Saham.”

Kalau anggapan saya ini salah, bantu saya mengerti. Bantu rakyat Indonesia mengerti.

SUMBER

Read More

Ahok Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Memberatkan Dalam Sidang Buni Yani!!!

Kasus Buni Yani belum juga selesai. Buni Yani masih saja ngeles postingannya tidak bermasalah dan tidak membuat kegasuhan di masyarakat. Tentu saja ini tidak sesuai fakta dimana Ahok lengser karena dimulai oleh video editan Buni Yani.

Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani akan menghadirkan 9 orang saksi fakta dan 6 saksi ahli. Ketua JPU Andi M Taufik mengatakan, satu dari empat saksi yang bakal dihadirkan pada sidang selanjutnya adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita upayakan 4 saksi sisa ini termasuk Ahok,” kata Andi

Wah, kalau gitu pasti jalannya sidang makin seru! Buni Yani tidak dapat lagi berkelakar postingannya tidak merugikan siapapun. Korban dari postingan tersebut akan langsung berhadapan face to face dengan sang pahlawan kaum bumi datar.

Pihak jaksa penuntut akan segera melayangkan surat panggilan kepada Ahok untuk dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yang akan memberatkan Buni Yani.

“Kita panggil mulai hari ini. Kita layangkan surat pemanggilaan melalui Lapas,” ucapnya.

Apakah Ahok akan memenuhi panggilan ini atau tidak kita belum tahu. Tapi Ahok itu warga yang taat hukum, dan tidak ada alasan bagi Ahok untuk menolak hadir di persidangan. Ditambah lagi ini kesempatan ‘balas dendam’ terhadap orang yang membuatnya dipenjara.

Di persidangan sendiri pihak Buni Yani mengalami gegar otak tiba-tiba. Muhammad Guntur Romli, saksi yang dihadirkan jaksa, menyebut postingan Buni Yani di Facebook bisa menciptakan konflik di masyarakat.

Namun pengacara Buni Yani mempertanyakan konflik apa yang disebut Guntur.

“Berbahaya seperti apa postingan, soal postingan Buni Yani?” tanya pengacara Buni Yani

“Bisa menjadi konflik sosial di masyarakat,” jawab Guntur.

“Apa itu terwujud?” tanya pengacara Buni Yani lagi.

Nah, ini dia jenis logika yang dipakai pihak Buni Yani. Mereka tiba-tiba lupa dan tidak mengetahui bahwa akibat video editan Buni Yani, kaum bumi datar bisa demo nomor togel. Berkali-kali pula.

Kok bisa mengatakan ‘apa itu terwujud’? Kan sudah jelas wujudnya, masyarakat gaduh. Demo menolak Ahok ditunggangi pelaku makar dimana sudah banyak orang ditangkap. Ditambah lagi Sari Roti bisa diboikot kaum bumi datar.

Bukan hanya sudah terwujud, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Di dunia Internasional Indonesia dikecam karena memenjarakan pemimpin jujur dengan UU penistaan agama yang merupakan pasal karet.

Warga Jakarta juga mendapat hadiah yang seru, Gubernur yang santun dan berpihak (kepada kaum mereka, bukan kaum rakyat) dan Wakil Gubernur yang hobi lari. Oh iya, yang satu pernah salah hitung anggaran puluhan trilyun dan yang satu lagi terlibat kasus penipuan.

Buni Yani Tidak Bisa Dikasihani

Buni Yani itu bukan orang yang polos. Dirinya merupakan mantan dosen, orang yang mampu mengajari orang lain. Dia sadar bahwa postingannya merupakan video editan dan akan menimbulkan gejolak.

Mungkin saja dirinya tidak menyangka kalau postinganya akan menimbulkan masalah hingga separah ini. Tapi faktanya tetap tidak berubah, postingan Buni Yani menimbulkan perpecahan di masyarakat dan Ahok menjadi korban utama.

Pihak Buni Yani sendiri pernah protes karena Jaksa Penuntut Umum menampilkan barang bukti video lengkap milik Pemerintah Provinsi DKI yang berisi rekaman utuh pidato Ahok saat kunjungan di Kepulauan Seribu yang berdurasi lebih dari 1 Jam 48 menit.

Penasihat hukum Buni Yani mengatakan bahwa video tidak layak dijadikan barang bukti karena sudah menjadi barang bukti dalam persidangan kasus yang menjerat Ahok.

Kalau yakin Buni Yani tidak bersalah kok takut dengan video yang tidak diedit? Nah, kalau begitu sudah ketahuan kan kalau mereka itu ada ‘apa-apanya’?

Sudah tidak ada pihak lain lagi yang rela mendukung Buni Yani. Padahal gara-gara orang ini lho Ahok bisa lengser. Namanya juga habis manis sepah ditendang, fungsi Buni Yani sudah tidak ada. Mau dikasihani pun tidak bisa, toh efeknya sangat merugikan Indonesia. Kita kehilangan pemimpin yang jujur dan bersih.

Nah, kalau Ahok memenuhi panggilan Jaksa maka kelanjutan kasus Buni Yani akan semakin seru. Anda kira Ahok itu tidak sakit hati? Jelas sakit hati, dipenjara gara-gara tuduhan yang tidak jelas. Memimpin demi rakyat tapi dibalas penjara 2 tahun.

Kehadiran Ahok sangat ditunggu di persidangan Buni Yani. Kita lihat saja bagaimana raut muka Buni Yani setelah bertemu dengan Ahok. Kalau Ahok sendiri sih pasti senyum-senyum. Dipikirannya cuman ada satu hal : ‘Sekarang giliran anda’.

SUMBER

Read More

Menjawab “Tantangan” Fathan Asadudin Sembiring Tentang PKS

Beberapa hari yang lalu, penulis sempat mengangkat kasus tentang simpatisan dan kader PKS yang selama ini dikenal sering “teriak” anti asing, aseng, asong, China (komunis) tetapi anak mantan Presiden PKS, yang pernah menjabat sebagai menteri dan saat ini sebagai anggota Majelis Syuro PKS ternyata kuliah di China yang sering dikatakan negara komunis anti Islam oleh simpatisan dan kader mereka.

Bahkan petinggi PKS seperti Ketua Majelis Syuro PKS serta Presiden PKS juga pernah menerima kunjungan dubes China di kantor DPP PKS seperti yang sudah penulis bahas di https://seword.com/politik/anak-petinggi-pks-bangga-dan-bahagia-kuliah-di-china-apa-kabar-jonru-dan-kader-lainnya/.

https://seword.com/politik/membongkar-hubungan-pks-dengan-partai-komunis-china-jonru-bungkam/.

Ternyata tulisan tersebut ditanggapi langsung oleh anak petinggi PKS tersebut yang bernama Fathan Asadudin Sembiring (FAS) seperti yang terlihat dalam postingan-nya berikut ini :

Screen shot postingan Fathan Asadudin Sembiring tentang tulisan Seword

Dalam screen shot di atas, FAS “menantang” untuk membuktikan jika PKS selama ini adalah anti China…

Serius ???

Sebelum penulis menjawab “tantangan” dari FAS di atas, penulis akan memberikan informasi sekilas tentang FAS. Dari situs http://www.berkuliah.com/2014/07/menuntut-ilmu-hingga-ke-negeri-china.html

Kita dapat informasi sekilas tentang FAS Sepeti berikut ini :

1. FAS menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjajaran jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dia mendapatkan beasiswa dari China berkat informasi dari kedutaan China di Indonesia. Pada tahun 2014 adalah tahun ketiga Fathan berada di China. Pada dua tahun pertama, dia mengambil program bahasa mandarin di universitas di Beijing. Tahun ini, Fathan mengambil program Internasional Bisnis program master di University of International Business and Economic yang terletak di Kota Beijing.

Jika pada tahun 2014 adalah tahun ketiga FAS berada di China seperti yang dimuat dalam situs di atas, berarti FAD sudah berada di China sejak tahun 2011. Dan hal ini sesuai dengan pengakuannya sendiri di situs gratisan milik PKS bahwa FAS sudah berada di China sejak tahun 2011 yang lalu. (Sumber)

Jadi sudah jelas ya ya, jika FAS sudah kuliah di China sejak 2011, jadi gak heran jika dia banyak “kehilangan informasi” tentang sifat simpatisan/ kader PKS lainnya terhadap China di Indonesia. Dengan kata lain, pantaslah jika dia tidak mengetahui bagaimana simpatisan/ kader PKS teriak anti asing, aseng, asong, China yang sering dikatakan komunis !!!

FAS, Kemana aja selama ini ???  

Karena FAS sudah meminta penulis untuk “membuktikan” jika PKS selama ini “anti” terhadap China, maka dengan senang hati penulis akan menjawab “tantangan” tersebut berikut ini :

1. Situs PKS Bondowoso secara tegas mengatakan jika China itu negara komunis yang anti Islam seperti dalam postingannya berikut ini :

http://www.pksbondowoso.org/2016/06/derita-muslim-uighur-pemerintah-komunis.html

Fathan, dalam situs PKS Bondowoso di atas, PKS secara tegas mengatakan China sebagai negara komunis dan “anti” Islam dengan membuat postingan bahwa China (komunis) melarang umat Islam berpuasa disana !!!  

2. Situs PKS Nongsa, PKS mengatakan jika Pemerintah Indonesia (Jokowi) terlalu banyak makan uang dari China sehingga Pemerintah tidak berani melarang Pemerintah komunis China untuk melarang muslim China berpuasa !!!

http://pksnusantara.blogspot.co.id/2015/06/indonesia-banyak-makan-duit-dari-china.html

Situs PKS Nongsa lho yang mengatakan jika Pemerintah Indonesia terlalu banyak makan uang dari China, Pemerintah China sebagai negara komunis yang anti Islam !!!  

3. Dari situs milik kader PKS yang menjadi situs favorit simpatisan dan kader PKS juga mengatakan jika Pemerintah China yang komunis mulai membatasi praktik agama Islam di Xinjiang Uyghur, China.

Dengan kata lain, situs milik kader PKS tersebut ingin mengatakan bahwa China sebagai negara komunis anti Islam !!!  

https://www.portal-piyungan.com/partai-komunis-china-haramkan-anggotanya-memeluk-agama/

4. Bahkan cyber army PKS yang merupakan pasukan “militan” PKS di media sosial juga mengatakan jika Pemerintah China “menyelundupkan” tentara terlatih China sebagai tenaga kerja yang bertujuan untuk mencuri data dan dipersiapkan untuk merebut kekuasaan di Indonesia !!! Ha ha ha

Bahkan PKS cyber Army juga mengatakan jika Pemerintah China sengaja memberitakan hal-hal yang baik tentang China sehingga banyak orang Indonesia “tertarik” dengan China dan orang Indonesia akan memberitakan tentang kehebatan China.

Dan Fathan juga mempromosikan kuliah di China seperti yang dilansir dalam situs http://www.berkuliah.com/2014/07/menuntut-ilmu-hingga-ke-negeri-china.html

Wkwkwkwkwkwk

Read More

Nama Menteri yang Layak Diganti

Akhir-akhir ini dinamika politik Indonesia sedang meningkat. Selain terkait hak angket KPK, Perppu ormas, juga tentang isu reshuffle. Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang selalu memasang target kerja memang selalu membuat menteri-menterinya kewalahan.

Hasil dari kerja mengejar target tersebut memang terlihat dan sangat terasa. Dapat dilihat bagaimana pembangunan yang merata di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di krisis ekonomi global, hingga meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional. Untuk mencapai hal tersebut para menteri harus bekerja ekstra, telah terbukti bagi menteri yang tidak dapat mengejar target ataupun melakukan kesalahan didepan dari kursi kepemimpinan melalui reshuffle kabinet.

Jika ditambahkan dengan perubahan posisi Arcandra Tahar, maka sudah tiga kali Pak Jokowi melakukan reshuffle dengan total 18 menteri yang mengalami perubahan. Dan kali ini isu reshuffle kembali berhembus.
Berikut nama-nama menteri yang berpotensi untuk diganti

1. Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

Asman merupakan perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet kerja yang masuk ketika reshuffle jilid 2. Menggantikan posisi Yuddi Chrisnandi sebagai Menpan RB, Asman Abnur dinilai kurang berhasil. Program pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road MapReformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran tersebut adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

Berdasarkan target tersebut, Asman belum mampu membawa perubahan berarti. Kementerian PAN RB sejauh ini hanya fokus ke bidang pengawasan dan evaluasi, belum ada konsep yang jelas dalam peningkatan indikator birokrasi (mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan Publik). Kinerja tersebut justru selama ini tertutupi oleh kinerja Kementerian Dalam Negeri. Padahal Presiden Jokowi memasang harapan tinggi dalam penyederhanaan birokrasi, dan pebaikan mental aparatur negara.
Prestasi kerja yang minim tersebut juga semakin diperparah oleh hubungan PAN dengan koalisi partai yang renggang. Terlihat beberapa kali PAN mengambil sikap berbeda dengan koalisi di kebijakan parlemen.

2. Eko Putro Sandjojo, Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal

Eko Putro Sandjojo juga merupakan menteri yang baru bergabung dengan kabinet kerja pada reshuffle jilid 2. Menggantikan Marwan Ja’far, Eko tidak memperlihatkan perubahan berarti di kementerian. Membawa program kerja pengembangan desa fokus, pembangunan embung air desa, pembangunan sarana olahraga, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kementerian selama ini justru terfokus terhadap dana desa. Memiliki alokasi anggaran dana yang besar, tetapi dana desa belum memiliki sistem implementasi, pengawasan, dan evaluasi yang jelas dan terukur.

Meskipun sudah membentuk satgas dana desa, tetapi kementerian yang dipimpinnya mendapatkan pukulan telak melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu pejabatnya, Sugito, ketua unit pemberantasan pungutan liar. Selain itu, Eko juga seharusnya bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi dalam menegaskan sistem dana desa itu karena posisi seorang kepala desa yang berbeda dengan lurah dalam struktur pemerintahan, sehingga regulasinya juga berbeda meskipun setingkat.

Jika sistem ini sudah berjalan baik, maka program yang lainnya baru akan berjalan juga, dan gebrakan itu yang belum terlihat dan masih jauh dari target nawa cita.

Read More

Mulai dari Isis Sampai Rencana Pembunuhan Ahok Lewat Telegram, Bos Telegram Meminta Maaf

Kita harus membuka mata bahwa saaking amannya, aplikasi Telegram memang banyak digunakan anggota ISIS untuk berkomunikasi dan menyebarkan propagandanya. Hal ini karena aplikasi Telegram menggunakan enkripsi untuk data penggunanya, celah inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok militan Isis dalam melakukan berbagai bentuk komunikasi.

Sebenarnya pihak aplikasi ini mengetahui terkait hal ini, pemilik aplikasi Telegram Pavel Durov mengatakan jika ia mengetahui jika platform mereka digunakan ISIS. Namun, ia tidak mengambil tindakan karena privasi pengguna memang menjadi fokusnya, seperti yang dilansir oleh Engadget.com (20/11/15).

Fakta aneh yang ditemukan antara adanya komunikasi yang dilakukan oleh Bahrun Nai, padahal  Bahrun Naim berada jauh di Raqqa sana, sementara para pelaku yang berhasil ditangkap berada di Indonesia. Mereka memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk berkoordinasi, dan yang paling sering digunakan oleh kelompok ini adalah Telegram.

Telegram merupakan aplikasi tukar pesan yang memiliki sistem enkripsi dan memungkinkan penggunanya untuk menghapus pesan dengan pengatur waktu. Telegram diyakini sebagai alat komunikasi favorit kelompok radikal Islamic State (ISIS) lalu mengapa kita seperti kebakaran jenggot dengan pembolokiran ini.

Hasil studi dari perusahaan keamanan siber Flashpoint pada pertengahan 2016, menyatakan bahwa Facebook dan Twitter juga dimanfaatkan ISIS untuk menyebar propaganda. Tetapi, dua perusahaan itu secara agresif menutup akun pengguna yang terkait ISIS pasca serangan Paris, 13 November lalu.

Sejak saat ini, Flashpoint meyakini kelompok ISIS menggunakan Telegram lebih sering.

Namun atas nama privasi telegram tidak bisa berbuat apa-apa terkait aplikasinya dipergunakan oleh kelompok radikal, walupun kita akui bahwa bukan hanya telegram tetapi Facebook juga menjadi tempat favorit bagi Isis melakukan propagandanya. Tetapi kita lihat bagaimana Facebook mulai ketat apalagi untuk akun baru jika anda mencoba membuka akun baru lalu mencoba membagikan satu atau dua artikel maka akun anda akan diblokir sementara sembari anda harus mengkonfirmasi sejumlah data atau identitas anda.

Anggota ISIS mendaftar akun di Telegram dengan nomor telepon palsu melalui aplikasi penyedia nomor virtual. Beberapa juga tidak menggunakan username atau memakai username palsu. Komunikasi dilakukan melalui grup-grup tertutup yang diundang melalui tautan khusus (invite link) dan akan selalu diperbarui.

Telegram juga memiliki fitur channel.

Satu yang membuat pengguna dapat mengirim pesan broadcast ke banyak orang. Setelah beberapa channel dari ISIS diblokir oleh Telegram tahun lalu, kini, ISIS menggunakan invite link tersebut untuk mendapatkan akses ke dalam channel ISIS yang tidak berdasarkan username, sehingga lebih sulit dilacak. Olehnya itu, tak heran jika pemerintah mengambil langkah tegas alias menyediakan payung sebelum hujan.

Lalu bagimana dengan Ahok, ada pernyataan mengejutkan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pol Setyo Wasisto, menyampaikan Polri telah memberikan laporan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait ancaman pembunuhan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui aplikasi percakapan, Telegram.

Dalam rilisnya di viva.co.id Jendral Wasito menyampaikan bahwa bahwa ancaman pembunuhan Ahok melalui telegram jelas ada laporannya, sudah diserahkan ke Menteri Kominfo. Sehingga ancman terhadap ahok ini bukanlah isapan jempol belaka.

Sangat mengejutkan adalah ada  tujuh ratus halaman laporannya. Laporan Menkominfo itu tentang Telegram ada tujuh ratus, terkait dengan berbagai hal. Ada ujaran kebencian, ada ancaman, ada terorisme, banyak. Dan Telegram sudah disomasi oleh Kementerian Kominfo, tapi tidak ada respons. Oleh sebab itu aplikasi tersebut diblokir.

Awal mulaynya pesan ancaman kepada Ahok mencuat setelah aplikasi pesan singkat, Telegram, resmi diblokir pemerintah. Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat bahkan mengakui bahwa ia mendapatkan bocoran ancaman pembunuhan Ahok melalui aplikasi percakapan tersebut.

Ada yang harus kita sadari betul bahwa alasan Telegram diblokir karena dianggap memuat kanal bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun bagi pecinta aplikasi ini tak perlu khawatir sebab permintaan maaf itu terkait pengoperasian layanan chat Telegram di Tanah Air telah dilayangkan oleh bos telegram bahkan ia akan mengambil langkah teknis guna bisa secepatnya bisa mengembalikan keadaan. Bos telegram Pavel Durov, menyodorkan tiga solusi menjawab  pemblokiran aplikasi pesan singkat Telegram di Indonesia. Salah satunya, yakni terkait upaya memblokir semua saluran publik teroris yang sebelumnya telah dilaporkan Kemkominfo.

Read More

Jokowi Undang Elit Parpol Pendukung Pemerintah, PAN Tidak Diundang, Sinyal Jokowi Tinggalkan PAN

Kata orang bijak membangun kepercayaan itu bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan dan waktu yang lama, tetapi menghilangkan kepercayaan tidak butuh perjuangan dan bisa terjadi dalam waktu singkat. Itulah yang terjadi dalam sebuah relasi dan hubungan. Kepercayaan adalah hal yang menjadi sangat penting.

Relasi dan hubungan tidak akan langgeng jika tidak ada lagi kepercayaan. Itulah mengapa orang yang pacaran dan sudah menikah sekali pun tidak akan pernah bisa melakukan relasi dan hubungan dengan baik jika tidak ada kepercayaan. Bahkan kata putus dan cerai adalah ujung dari semakin membesarnya rasa ketidakpercayaan tersebut.

Inilah juga yang terjadi dalam hubungan politik. Koalisi apapun tidak akan langgeng jika tidak ada rasa saling percaya. Ketika ada yang melakukan politik 2 kaki dan tidak menjaga kepercayaan dalam sebuah koalisi yang dibangun, maka relasi dan hubungan tidak akan berjalan dengan baik.

Hal ini sangat jelas terjadi dalam relasi partai politik pendukung pemerintah dengan PAN yang membelot saat voting RUU Pemilu. Parahnya, PAN disebut Jokowi telah menipu dirinya yang sehari sebelum paripurna menyatakan partai pemerintah akan solid.

“Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah),” kata Jokowi di arena Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Kebohongan yang disampaikan oleh PAN tersebut seperti sengaja dibongkar oleh Jokowi yang sepertinya sudah sangat kesal dengan manuver-manuver politik PAN. Apalagi sejak PAN kembali “dipimpin” Amien Rais yang mentakeover PAN dari Ketua Umum sebenarnya, Zulkifli Hasan.

Pernyataan PAN yang akan mendukung sikap pemerintah tetapi kenyataannya malah membelot dan Walk Out sangat menohok Jokowi. Itulah mengapa komitmen busuk PAN dibongkar dan menjadi sebuah kode keras bahwa Jokowi tidak akan lagi main-main dengan manuver-manuver PAN melalui Amien Rais.

Dan benar saja, Jokowi benar-benar memberikan pukulan keras kepada PAN yang tidak diundang ke Istana bersama elit politik partai pendukung pemerintah. Pertemuan Jokowi dengan para elit partai politik pendukung pemerintah untuk membahas dua Perppu yang sudah dikeluarkan Jokowi tetapi belum dapat persetujuan dari DPR.

Adapun dua perppu yang dimaksud, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Jokowi sepertinya menginginkan supaya Perppu ini benar-benar bisa digolkan di DPR demi menyelesaikan target-target dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. PAN sepertinya tidak diajak ikut dalam pembahasan karena punya sikap-sikap yang berbeda dengan pemerintah.

Hal ini tentu saja semakin memperkuat dugaan bahwa PAN memang tidak akan lagi dilibatkan dalam pembahasan isu-isu penting pemerintah yang membutuhkan dukungan partai politik pendukung. Faktanya sendiri memang PAN diakui oleh parpol pendukung pemerintah lain sudah jarang ikut rapat-rapat mereka, meski sudah diundang.

Hal itu diungkapkan salah satunya oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana. Adapun baik Hanura maupun PAN sama-sama merupakan partai pendukung pemerintah.

“Setiap kami konsolidasi antar-fraksi enggak mau ikut bersama,” ucap Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

Hal serupa diungkapkan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman. Dalam beberapa kali pertemuan di level pimpinan fraksi pendukung pemerintah, PAN kerap tak hadir. Padahal, sebagai bagian dari pendukung pemerintah mereka tentunya diundang.

Kehadiran PAN memang tidak lagi begitu penting jika melihat ketidaksolidan yang mereka lakukan. Apalagi sudah sangat solid sebenarnya partai pendukung pemerintah yang kini diisi oleh 6 parpol: PDIP, GOLKAR, PKB, PPP, NASDEM, dan HANURA. Jika mereka berenam sudah solid, maka suara 4 parpol lain tidak akan ada gunanya.

Dukungan politik seperti ini sangat dibutuhkan Jokowi untuk meloloskan isu-isu penting yang ingin diselesaikan dengan segera. Dan kalau melihat dua Perppu yang harus diloloskan tersebut, maka sudah sepatutnya memang DPR untuk mendukungnya. Satu Perppu tentang mengawasi para pengemplang pajak, dan satu lagi memberangus ormas radikal dan anti Pancasila.

Semoga saja dukungan 6 parpol ini tetap solid dan mendukung isu-isu krusial bagi kemajuan bangsa dan negara. Dan kalau memang PAN tahu diri, sudah saatnya menyatakan keluar saja. Daripada nanti statusnya digantung Jokowi dan dicuekin dalam setiap pembahasan penting. Toh, keluarnya PAN dari koalisi akan menyenangkan hati Amien Rais. Betul??

Read More