SBY Dibayar Berapa oleh Freeport?
Kasus Freeport ternyata membuka banyak cerita baru. Sudirman Said kini sedang terpojok karena dianggap memberi janji manis kepada Freeport. Hal ini dikarenakan surat balasan 7 Oktober pada Freeport.
Terlepas dari banyaknya gonjang-ganjing dan serangan terhadap Sudirman Said karena nampak responsif menjawab surat hari itu juga, menjanjikan kepastian investasi dan seterusnya, saya lebih tertarik pada point naskah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dibuat pada 25 Juli 2014.
Perjanjian Freeport dengan pemeritah Indonesia tersebut telah dibuat pada saat SBY masih menjadi Presiden. Lebih tepatnya beberapa hari sebelum Pak Mantan lengser dari kursi Presiden. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa urgensinya sehingga MoU tersebut sangat perlu segera dibuat dan harus ditandatangani oleh SBY? Padahal beberapa hari lagi Presiden Jokowi yang akan menggantikan. Selain tidak etis, MoU ini tidak ada payung hukumnya karena perpanjangan Freeport baru bisa dibahas pada tahun 2019.
Sebagai rakyat awam, kita pun jadi bertanya-tanya, dibayar berapa SBY untuk menandatangain surat MoU tersebut? Sebab sudah bukan cerita baru kalau Freeport mondar-mandir mencari calo senayan untuk meyakinkan penguasa. Terakhir Setya Novanto ketua DPR RI terekam sedang melakukan negosiasi dengan Freeport dan meyakinkan bahwa dirinya bisa menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak. Pertanyaannya pun bertambah, siapa calo senayan yang saat itu mengubungkan SBY dan Freeport? Apakah Setya Novanto juga? ketum Demokrat? Atau malah orang paling dekat dengan SBY, yakni Ibas, anak kandung yang sekaligus politisi Partai Demokrat.
Dapat dimaklumi jika kini Freeport seperti terus menagih MoU yang sudah dibuat namun belum juga ada kepastian perpanjangan kontrak. Sehingga sampailah mereka ke Setya Novanto yang mengaku bisa menyelesaikan permasalahan mereka.
Apa yang dilakukan Menteri Sudirman Said sebenarnya hanya untuk menenangkan Freeport. Sebab andai dijawab secara tegas bahwa MoU tidak ada payung hukumnya dan juga ditandatangani oleh Presiden sebelumnya, maka Freeport akan semakin tidak tenang dan bergerilya mencari celah.
“You are dealing with different kind of government!” Begitu ucap Menteri Sudirman Said saat bertemu pihak Freeport dan meminta agar mereka tidak menekan atau keliling mencari dukungan politik.
Namun ternyata di balik semua itu (kengototan Freeport) ada calo senayan Setya Novanto yang ‘menjanjikan’ bisa memperpanjang kontrak Freeport sebelum 2019. Di sinilah pihak Freeport bingung sekaligus berharap. Tapi setelah beberapa kali pertemuan mungkin Freeport merasa kurang nyaman, maka muncullah inisiatif merekam pembicaraan mereka.
Bagaimanapun itu hanya prediksi yang masih bisa salah. Tapi yang pasti tidak salah adalah MoU kesepakatan Indonesia dan Freeport yang ditanda tangani oleh SBY, beberapa hari sebelum dirinya lengser.
Selain pertanyaan apakah urgensi pemerintah SBY sehingga mau membahas MoU di akhir rezimnya, atau SBY dibayar berapa supaya mau tanda tangan? Apakah ada calo senayan juga? Saya juga jadi berpikir bahwa ini ada kaitannya dengan prediksi kepemimpinan Presiden Jokowi tak akan sampai setahun.
Harus diakui bahwa banyak pihak yang merasa sakit hati dengan terpilihnya Jokowi menjadi Presiden. Maka sungguh sebuah kebetulan yang sangat luar biasa jika SBY yang selama ini kurang akur dengan PDIP dan Megawati nampak membuat jebakan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Mengapa saya berpikir seperti ini? Karena tidak ada satupun alasan yang bisa menjawab apa urgensinya sehingga MoU disepakati beberapa hari sebelum SBY lengser.
Jadi maklum saja kalau banyak paranormal jadi-jadian atau pengamat abal-abal yang begitu percaya diri bahwa Presiden Jokowi tak akan bertahan setahun. Lihatlah betapa liciknya para mafia dan politisi pengecut di bawah rezim SBY.
Untungnya Tuhan tidak tidur, sehingga rencana mereka berantakan dan kini kita hanya menghadapi kisruh kecil dengan judul “Papa Setya Minta Saham.”
Kalau anggapan saya ini salah, bantu saya mengerti. Bantu rakyat Indonesia mengerti.
