Jokowi Undang Elit Parpol Pendukung Pemerintah, PAN Tidak Diundang, Sinyal Jokowi Tinggalkan PAN
Relasi dan hubungan tidak akan langgeng jika tidak ada lagi kepercayaan. Itulah mengapa orang yang pacaran dan sudah menikah sekali pun tidak akan pernah bisa melakukan relasi dan hubungan dengan baik jika tidak ada kepercayaan. Bahkan kata putus dan cerai adalah ujung dari semakin membesarnya rasa ketidakpercayaan tersebut.
Inilah juga yang terjadi dalam hubungan politik. Koalisi apapun tidak akan langgeng jika tidak ada rasa saling percaya. Ketika ada yang melakukan politik 2 kaki dan tidak menjaga kepercayaan dalam sebuah koalisi yang dibangun, maka relasi dan hubungan tidak akan berjalan dengan baik.
Hal ini sangat jelas terjadi dalam relasi partai politik pendukung pemerintah dengan PAN yang membelot saat voting RUU Pemilu. Parahnya, PAN disebut Jokowi telah menipu dirinya yang sehari sebelum paripurna menyatakan partai pemerintah akan solid.
“Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah),” kata Jokowi di arena Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).
Kebohongan yang disampaikan oleh PAN tersebut seperti sengaja dibongkar oleh Jokowi yang sepertinya sudah sangat kesal dengan manuver-manuver politik PAN. Apalagi sejak PAN kembali “dipimpin” Amien Rais yang mentakeover PAN dari Ketua Umum sebenarnya, Zulkifli Hasan.
Pernyataan PAN yang akan mendukung sikap pemerintah tetapi kenyataannya malah membelot dan Walk Out sangat menohok Jokowi. Itulah mengapa komitmen busuk PAN dibongkar dan menjadi sebuah kode keras bahwa Jokowi tidak akan lagi main-main dengan manuver-manuver PAN melalui Amien Rais.
Dan benar saja, Jokowi benar-benar memberikan pukulan keras kepada PAN yang tidak diundang ke Istana bersama elit politik partai pendukung pemerintah. Pertemuan Jokowi dengan para elit partai politik pendukung pemerintah untuk membahas dua Perppu yang sudah dikeluarkan Jokowi tetapi belum dapat persetujuan dari DPR.
Adapun dua perppu yang dimaksud, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Jokowi sepertinya menginginkan supaya Perppu ini benar-benar bisa digolkan di DPR demi menyelesaikan target-target dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. PAN sepertinya tidak diajak ikut dalam pembahasan karena punya sikap-sikap yang berbeda dengan pemerintah.
Hal ini tentu saja semakin memperkuat dugaan bahwa PAN memang tidak akan lagi dilibatkan dalam pembahasan isu-isu penting pemerintah yang membutuhkan dukungan partai politik pendukung. Faktanya sendiri memang PAN diakui oleh parpol pendukung pemerintah lain sudah jarang ikut rapat-rapat mereka, meski sudah diundang.
Hal itu diungkapkan salah satunya oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana. Adapun baik Hanura maupun PAN sama-sama merupakan partai pendukung pemerintah.“Setiap kami konsolidasi antar-fraksi enggak mau ikut bersama,” ucap Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).Hal serupa diungkapkan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman. Dalam beberapa kali pertemuan di level pimpinan fraksi pendukung pemerintah, PAN kerap tak hadir. Padahal, sebagai bagian dari pendukung pemerintah mereka tentunya diundang.
Kehadiran PAN memang tidak lagi begitu penting jika melihat ketidaksolidan yang mereka lakukan. Apalagi sudah sangat solid sebenarnya partai pendukung pemerintah yang kini diisi oleh 6 parpol: PDIP, GOLKAR, PKB, PPP, NASDEM, dan HANURA. Jika mereka berenam sudah solid, maka suara 4 parpol lain tidak akan ada gunanya.
Dukungan politik seperti ini sangat dibutuhkan Jokowi untuk meloloskan isu-isu penting yang ingin diselesaikan dengan segera. Dan kalau melihat dua Perppu yang harus diloloskan tersebut, maka sudah sepatutnya memang DPR untuk mendukungnya. Satu Perppu tentang mengawasi para pengemplang pajak, dan satu lagi memberangus ormas radikal dan anti Pancasila.
Semoga saja dukungan 6 parpol ini tetap solid dan mendukung isu-isu krusial bagi kemajuan bangsa dan negara. Dan kalau memang PAN tahu diri, sudah saatnya menyatakan keluar saja. Daripada nanti statusnya digantung Jokowi dan dicuekin dalam setiap pembahasan penting. Toh, keluarnya PAN dari koalisi akan menyenangkan hati Amien Rais. Betul??
