Pansus Angket, DPR, dan Manuver Partai Menuju Pemilu 2019

Tidak diragukan lagi semua anggota partai yang berada di DPR, sedang bergerilia menuju PIlkada 2019. Dua tahun adalah waktu yang lama, tetapi bisa menjadi waktu yang singkat bagi semua Partai yang akan mengusung calonnya menjadi RI 1. Pertemuan petinggi partai Demokrat dengan Partai Gerindra menjadi sebuah pintu gerilia politik.

Hampir semua mata petinggi partai akan tertuju pada pertemuan besar ini. Partai Gerindra yang identik dengan Prabowo Subianto, saat ini sedang menunjukkan tindakan berada di pihak rakyat dengan keluar dari Pansus Angket KPK. Tujuan yang disampaikan ke masyarakat adalah bahwa Hak Angket KPK disinyalir melemahkan KPK.

Dari awal Partai Gerindra tahu bahwa Pansus Angket cacat hukum, tetap berjuang di dalamnya. Apakah karena Setia Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga Partai Gerindra keluar dari Pansus Angket? Kemungkinan ini merupakan pertanyaan yang ngawur dan tidak memiliki arah. Tetapi Partai Gerindra keluar dari Pansus setelah SN ditetapkan sebagai tersangka, dan ini merupakan fakta yang kuat.

Partai PAN yang juga saat ini berada pada barisan Pansus Angket KPK, sedang memberikan wacana akan keluar dari Pansus Angket. Dengan demikian akan menyisakan 6 Partai yang berada pada Pansus Angket KPK. Ke 6 partai ini merupakan partai yang berada pada garda depan mendukung pemerintahan Jokowi. Dengan demikian Partai PAN dan Partai Gerindra sedang menanamkan paham bahwa mereka mendukung KPK. Sehingga aroma wangi yang ditebarkan dengan parfum palsu sudah menyebar di masyarakat.

Bersih dari korupsi menjadi jualan politik. Bebas dari korupsi akan menjadi komoditi utama. Permainan silat lidah akan sering dipertontonkan menjadi beberapa episode. Sanggahan-sanggahan dan pandangan yang menurut mereka benar akan terus menghiasi media cetak dan elektronik.

Permainan cantik dan menawan akan coba dipertontonkan oleh beberapa Partai Politik. Tentu saja para anggota DPR dari berbagai Partai Politik yang akan bermain. Karena mereka telah memiliki nama di masyarakat. Walapun mereka dikenal dari kebencian dan rasa tidak suka masyarakat terhadap lembaga DPR , tetapi mereka akan terus berjuang demi satu tujuan, yaitu pemenang di PIlkada 2019.

Sementara simpatisan partai berjuang di lapangan untuk menyakinkan rakyat bahwa Partai mereka mengusung orang yang tepat. Hati nurani dan perasaan akan dicoba dibenturkan untuk mengambil suara rakyat.

Karakter miring dari beberapa petinggi DPR telah menjadi alat yang nyata untuk terjun berpolitik di tengah-tengah masyarakat. Setia Novanto telah menjadi tersangka kasus e-KTP, tetapi masih menjabat sebagai ketua DPR. Fahri Hamzah yang telah dikeluarkan dari Partai PKS, tetap berdiri dengan tegar sebagai salah satu pimpinan DPR. Fadli Zon telah mempertontonkan bagaimana kuatnya dia terhadap kritik publik yang menyoroti kinerja DPR.

Ini akan menjadi senjata yang ampuh bagi para kader di DPR, terutama bagi simpatisan partai di lapangan. Apa yang dipertotonkan oleh SN, FH, dan FZ adalah sebuah luka berpolitik yang dibungkus dengan cantik oleh hausnya orang akan kekuasaan.

Partai yang mendukung pemerintahan Jokowi saat ini tidak menunjukkan gerak yang menghebohkan. Tetapi dukungan untuk Pilpres 2019 terhadap Jokowi tidak bisa dibantahkan. Kinerja yang baik disertai dengan kualitas pekerjaan yang mumpuni telah diberikan dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat.

Begitu banyak infrastuktur yang dibangun, revolusi mental yang telah mendarat, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tinggi, bukanlah hal yang dikemas indah dalam sebuah pernyataan politik. Tetapi lebih kepada apa yang telah dilakukan untuk bangsa Indonesia. Ini semua merupakan sebuah hasil dari pemerintahan Joko Widodo yang bisa dilihat secara jelas dan bisa dibuktikan.

Pernyataan penguatan KPK yang langsung keluar dari mulut Pak Jokowi menandakan, dia seorang pemimpin yang berkarakter dan benci terhadap tindakan korupsi. Ketika anggota DPR meminta agar Pak Jokowi turun tangan menengahi kisruh KPK dangan DPR, hingga saat ini masih dibiarkan. Karena kemungkinan besar pada prinsipnya Pak Jokowi memegang prinsip bahwa KPK adalah lembaga independen.

Kita juga akan melihat bahwa 2 tahun bukan waktu yang lama. Kecerdasan dan ketelitian dalam menentukan pilihan juga akan dimulai dari sekarang. Karena masa depan bangsa akan kita wariskan pada generasi mendatang untuk Indonesia yang maju.